Kebut Monev Kajian ERP, Perhatikan Semua Pihak
Jakarta – Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penyusunan kajian jalan berbayar elektronik atau ERP Provinsi DKI Jakarta terus berjalan. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ariza Patria mendorong kajian lebih matang, terutama mengenai kontrak kerja dan tarif dengan memperhatikan keuntungan investor dan Pemprov DKI Jakarta, tanpa mengabaikan aspirasi warga pengguna jalan.
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali melaporkan perkembangan kajian. Terakhir pada Senin (6/9) pada rapat monev ERP di ruang rapat Wagub Ariza. “ERP ini diimplementasikan di dalam Jak Lingko. Benchmarking itu di London, Stockholm, dan Singapura. Kami berharap ada arahan pimpinan agar lelang bisa segera dilaksanakan,” ucap Kadishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Pihaknya juga memaparkan hasil akhir skema finansial. Ada 3 skenario, yakni dalam jangka waktu kontrak paling lama 7 tahun, 10 tahun, dan tidak dibatasi. Selain itu disampaikan kendaraan-kendaraan yang dikecualikan dalam penerapan ERP, antara lain sepeda listrik, kendaraan bermotor umum plat kuning, kendaraan-kendaraan dinas kecuali plat hitam, ambulans, kendaraan pengangkut jenazah, dan kendaraan pemadam kebakaran (damkar). Penerapan ERP direncanakan pada 25 jalan dengan total panjang sekitar 53 kilometer.
Menanggapi paparan itu, Ariza mengatakan, secara umum kajian sudah semakin baik. Hanya saja, kajian tentang keuntungan investor dalam 3 skenario kontrak belum begitu meyakinkan. Oleh sebab itu Ariza meminta diadakan kajian lebih lanjut mengenai kontrak dan tarif dalam waktu dekat dengan melibatkan ahli ekonomi.
Ia meminta dishub juga memperhatikan kembali skema bagi hasil bagi Pemprov DKI Jakarta dan progres raperda tentang ERP. Ariza berharap dalam waktu dekat kajian bisa dibahas dalam rapat pimpinan bersama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Pihak inspektorat dalam kesempatan itu meminta dishub membuat kerangka acuan kinerja sehingga ada gambaran yang lebih jelas. Tarif dan profit sharing harus dibahas secara matang dalam rangka penentuan jangka waktu kerja sama.
