Penanggulangan Kemiskinan, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Basis Data Terpadu

Jakarta – Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ariza Patria membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (9/3). Ia menekankan pentingnya basis data terpadu dalam mengoptimalkan berbagai program penanggulangan kemiskinan.

“Ketersediaan satu rujukan utama basis data terpadu merupakan hal substansial untuk mewujudkan komplementaritas program. Basis data terpadu dapat digunakan untuk mengetahui perubahan status kesejahteraan penduduk serta riwayat program-program yang diterima oleh penerima manfaat, baik itu rumah tangga, keluarga, individu, maupun kelompok,” kata Ariza.

Kajian awal telah dilakukan untuk mencari permasalahan yang terjadi pada sistem penanggulangan kemiskinan di Jakarta. Hal-hal tersebut, sambungnya, merupakan dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi program. Memasuki era society 5.0, keberadaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi yang saling terintegrasi merupakan keniscayaan.

“Sistem Informasi dapat dengan cepat dan akurat melakukan integrasi berbagai data serta introperabilitas dengan sistem lain tanpa batas waktu dan jarak. Untuk itu, perlu diwujudkan sebuah sistem informasi dalam pengelolaan basis data terpadu. Kita perlu memastikan bahwa semua program penanggulangan kemiskinan di Jakarta efektif menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Ariza berharap momen rapat itu menjadi platform kolaborasi lintas sektor untuk bersama-sama memetakan akar permasalahan dan merumuskan strategi yang terbaik dalam rangka penggunaan satu rujukan utama basis data terpadu yang dikelola oleh sebuah sistem informasi kesejahteraan rakyat berbasis teknologi informasi.

Basis data terpadu diharapkan dapat memperkuat fungsi kelembagaan serta meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi program.
Secara khusus, Pemerintah Provinai DKI Jakarta memohon dukungan pemerintah pusat melalui jementerian terkait untuk mendapat keleluasaan mengakses dan mengembangkan data sasaran, seperti data kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

“Yang diharapkan data satu dan lain akan saling melengkapi dan mengonfirmasi sehingga meningkatkan kualitas data dan program penanggulangan kemiskinan. Saya meminta agar koordinasi tidak berhenti di momen rapat kali ini. Koordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan agar dilanjutkan untuk menghasilkan sebuah grand design pengembangan pengelolaan data terpadu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jakarta,” ujarnya. 

Ariza ingin langkah menanggulangi kemiskinan dipastikan sejalan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yakni: universal, integration, dan no one left behind.

Dia menambahkan, pada September 2021, tingkat kemiskinan di Jakarta kembali mengalami perbaikan menjadi 4,67 persen, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 3,63 ribu jiwa dari dibandingkan dengan jumlah pada Maret 2021. (arizapatria.id)