Penjelasan Wagub DKI Jakarta Ariza Patria Tentang Dana Hibah 486 Juta Rupiah Dari Dinsos DKI Jakarta
Assalamualaikum Wr. Wb. Ibu dan Bapak yang kami hormati. Semalam saya membaca beberapa kesalahan pemberitaan dan fitnah di media sosial, dituliskan bahwa Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) milik Ayah Ariza Patria, Ariza Patria mencuri APBD untuk Yayasan milik keluarga, hibah untuk teroris, dan banyak lagi.
Warga Jakarta tercinta, terkait rencana anggaran dana hibah dari Dinas Sosial DKI Jakarta sebesar 486 juta rupiah untuk Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP), mohon izin saya ingin menyampaikan lima hal.
Pertama, bahwa Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) bukan Yayasan keluarga Ariza Patria, bukan Yayasan Ayah saya dan bukan Yayasan milik pribadi. YPKP ini sudah berdiri sejak tahun 1976, pada 8 April 1976 Gubernur DKI Jakarta H. Ali Sadikin meresmikan Kampus PKP di Ciracas, Jakarta Timur. Ide mendirikan YPKP lahir setelah MTQ Nasional tahun 1972. Saat itu muncul gagasan mendirikan madrasah yang lebih maju dan modern.
Selain Pemprov DKI Jakarta, terlibat juga Ditjen BIMAS Depag (Kemenag), Koordinator Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta, Panitia Nasional MTQ Nasional tahun 1972 dan stakeholder lainnya. Nama penggagas dan pendirinya antara lain, Letjend TNI (Purn) H. Soedirman, Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Muh. Sukmadi, Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA dan Drs. H. AM. Fatwa, dan dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Bapak H. Ali Sadikin. Dukungan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 18 April 1973 tentang Pengukuhan Pembentukan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta sebagai sarana pendidikan dalam ruang lingkup Madrasah dan Pesantren. Alhamdulillah PKP di Jakarta kemudian menjadi program percontohan nasional dalam hal dinamisasi madrasah.
Kedua, dana hibah sebesar 486 juta rupiah itu bukan untuk Yayasan, bukan untuk Pengurus Yayasan, tapi untuk 90 santri yatim piatu yang dhuafa. Rinciannya: Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) x 3 kali makan x 30 hari x 6 bulan: total Rp 486 juta. Ini sangat murah sekali dibanding standar biaya makan untuk warga binaan sosial sebesar Rp40.480 per hari (Kepgub 2270/2017). Semua akan kita pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.
Ketiga, bantuan sudah diberikan kepada YPKP sejak zaman Bapak H. Ali Sadikin, kemudian Gubernur Sutiyoso mencanangkan pembangunan dan penataan kembali PKP. Bulan April 2015, Gub DKI Jakarta Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga membantu pendirian Gedung STIKes, Gedung Olahraga dan Seni di Kampus PKP Jakarta Islamic School. Zaman Pak Anies juga diresmikan asramanya. Di dalam Yayasan PKP terdapat 8 unit pendidikan, yaitu TK Islam, SD Islam/MI, SMP Islam/MTs, SMA, SMK 1 (SMEA), SMK 2 (STM), PGTK Islam dan STIKes dengan jumlah siswa dan mahasiswa sebanyak 2.200 orang. Jadi sekali lagi, YPKP bukan Yayasan Keluarga Ariza Patria.
Keempat, Ayah saya KH. Amidhan Saberah jadi Ketua Umum YPKP sejak tahun 2015, sementara saya jadi Wagub DKI Jakarta baru tahun 2020, jadi tuduhan adanya KKN terkait jabatan ayah saya itu, menjadi tidak masuk akal. Ayah saya memang seorang aktivis mahasiswa sejak kuliah di Yogyakarta. Amanah yang beliau peroleh karena keaktifannya, rekam jejak, dan proses panjang yang beliau lalui.
Kelima, hoaks sudah terlanjur menyebar luas dengan cepat. Hoaks itu melahirkan fitnah pada saya dan keluarga. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang menghapus dan meminta maaf, sebelumnya kami pun sudah memaafkan. Semoga Allah SWT menjaga kesehatan seluruh warga Jakarta. Terima kasih dan hormat saya, Ariza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta.
