Terima Kunjungan APERKI, Ariza Ingatkan Pandemi Masih Tinggi
Jakarta – Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ariza Patria menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (APERKI) untuk audiensi mengenai kondisi usaha karaoke keluarga di tengah pandemi COVID-19 di Ruang Rapat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (30/9).
Ketua Umum APERKI, Santoso Setyadji terlebih dahulu mengapresiasi penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta yang berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, pihaknya berharap ada kebijaksanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi para pengusaha karaoke keluarga.
“Karaoke keluarga sudah tutup selama 18 bulan. Sejauh ini kami tidak ikut yang macam-macam, kami ikut aturan pemerintah. Dampak penutupan karaoke keluarga ini sangat besar. Sebagian besar bangkrut, pekerja menganggur,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, berbagai suplayer, terutama penjual makanan dan minuman ikut terdampak. Demikian pula para musisi yang sebelum pandemi mendapat royalti yang lumayan.
“Sebetulnya karaoke keluarga ini jendela besar musik Indonesia. Dampak penutupan sejauh ini luas, karena kami juga bayar royalti ke musisi. Dan sebetulnya dalam industri kami ini, ruang-ruang terbatas, tidak terlalu luas. Jadi cukup terjaga dari COVID-19,” sambungnya.
Dia menambahkan, di beberapa daerah, kepala daerah berani mengeluarkan aturan khusus seperti perwali dan perbup yang membolehkan tempat karaoke keluarga beroperasi.
“Jika memungkinkan kami mohon karaoke-karaoke dibuka. Kami berharap support agar royalti ini bisa jalan lagi. Royalti itu diatur PP 55 2021. Kontribusi dari karaoke valuenya paling besar,” jelasnya.
Menanggapi paparan itu, Ariza mengatakan, Jakarta sebagai ibu kota memang sangat membutuhkan hiburan. Sangat berkepentingan dengan industri musik. Pemasukan terbesar bagi Pemprov DKI Jakarta juga dari tempat-tempat hiburan seperti karaoke keluarga.
“Masalahnya pandemi bukan hanya di Jakarta, terbilang masih tinggi. Kita pernah turun, tapi karena lengah, naik lagi. Kami coba manage, akhirnya turun. Kendali PPKM ada di pusat. PSBB dulu kendali di kami. Jadi kami tidak bisa memutuskan sendiri. Dulu waktu PSBB kami yang ingin pengetatan, pusat ingin pelonggaran. Tahun ini sebaliknya. Pusat masih bertahan, kita merasa sudah di level 1,” jelasnya.
Ariza mengingatkan, masih ada negara maju yang kesulitan menangani pandemi COVID-19. Contohnya Singapura yang beberapa minggu terakhir mengalami peningkatan kasus aktif sampai kekurangan tempat tidur.
“Itu situasinya. Kami memahami dan mendukung. Saran kami, sampaikan surat resmi ke presiden, kemenparekraf, BNPB, menko investasi, mendagri. Di DKI surati gubernur, tembusan wagub, sekda, dinkes, yang terkait saja. Isinya diurai saja. Bagaimana kondisinya,” katanya.
Mengenai kebijakan beberapa kepala daerah membolehkan pembukaan karaoke keluarga dengan menerbitkan regulasi khusus, pihaknya akan melakukan pengecekan. “Yang kami tahu harus tunduk ke induk, permendagri,” tambahnya. (arizapatria.id)
