Wagub DKI Jelaskan Kendala Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai
Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan kendala pembebasan lahan untuk normalisasi sungai. Salah satunya, Pemprov DKI Jakarta sempat terhambat masalah sengketa tanah.
“Membebaskan lahan tuh banyak masalahnya, satu masalahanya banyak yang bersengketa, masih di pengadilan. Perlu waktu, kita kan negara hukum. Ada yang menggungat dan sebagainya, ada yang intervensi, ke pengadilan terjadi gugat-mengguat,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).
Selain itu, Polikus Gerindra ini memandang pembebasan lahan di Ibu Kota memakan biaya besar dibandingkan wilayah lainnya. Sementara, Pemprov DKI memiliki keterbatasan anggaran.
“Pembebasan lahan tidak murah. Bebaskan lahan di Jakarta dengan di Ciawi, di Sukabumi ya beda. Bebaskan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi kurang lebih Rp 1,3 Triliun, dapat waduk besar. Angka sebesar itu buat pembebasan lahan di Jakarta ya tidak cukup. Kami anggarkan sampai 2024 nggak kurang Rp 5 Triliun untuk pembebasan lahan saja. Untuk normalisasi, belum yang lain-lain,” jelasnya.
Dalam periode 2019-2020, Pemprov DKI Jakarta telah membebaskan lahan di bantaran sungai Ciliwung seluas 7,6 kilometer. Riza memandang semestinya Kementerian PUPR sudah bisa memulai konstruksi sheet pile di sekitar lahan.
“Ciliwung ada 7,6 (kilometer) yang sudah bebas, yang bisa dipasang sheet pile,” ucapnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menargetkan pembangunan sejumlah waduk di Ibu Kota selesai pada tahun 2021 ini. Meskipun, waduk ini hanya berkontribusi 11 persen untuk penanganan banjir di Ibu Kota.
“Waduk yang dibikin 3 tahun, mudah-mudahan jadi tahun ini. Tapi baru 11 persen (kontribusinya), perlu ada waduk-waduk lain,” imbuhnya.
Sebelumnya, Riza Patria menyebut pembebasan lahan untuk normalisasi sungai telah rampung sebagian. Dia berharap Kementerian PUPR segera memulai konstruksi pemasangan sheet pile tahun ini.
“Normalisasi sudah kita bebaskan (lahan) sebagian, mudah-mudahan tahun ini mulai dibangun sheet pile-nya oleh PUPR,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/3/2021).
Dia menjamin upaya penanganan banjir di Ibu Kota terus berjalan, dari pengerukan kali hingga pembelian pompa. Bahkan upaya ini terus ditingkatkan berkali-kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menuturkan, normalisasi dihadapkan pada masalah lahan. Sementara pembebasan lahan ini menjadi tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengusahakan anggaran tersebut. Dia bilang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS Cilicis) sedang melakukan koordinasi terkait wilayah mana yang dibebaskan.
“Iya, dari Pemprov sudah mengusahakan sekarang, mereka sudah koordinasi BBWS Cilicis katanya ada nanti sudah mulai mereka usahakan. Makanya mereka sementara mengidentifikasi bersama-sama dengan BBWS Cilicis lahan-lahan yang nantinya akan dibebaskan. Mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa tuntas,” terangnya.
Sumber: Detik[dot]com
