Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun
JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung membutuhkan anggaran Rp 5 triliun.
Anggaran dibutuhkan pembebasan lahan yang tersisa sepanjang 10 kilometer di sisi kiri dan kanan bantaran kali.
“Pembebasan lahan (membutuhkan anggaran) lebih dari Rp 5 triliun,” kata Riza.
Jumlah tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan anggaran normalisasi dan pemasangan sheet pile yang dikerjakan Kementerian PUPR.
Ia mengatakan, anggaran untuk pemasangan sheet pile hanya berkisar Rp 370 miliar.
“Kalau pembuatan sheet pile-nya kita hitung cuma 370 miliar. Jauh sekali perbandingannya Rp 5 triliun lebih sama Rp 300 miliar lebih,” tutur Riza.
Selain itu, kata Riza, beban kerja Pemprov DKI untuk normalisasi jauh lebih besar dibandingkan Kementerian PUPR.
Sebab, kata Riza, proses pembebasan lahan juga melewati dinamika seperti sengketa lahan dan tuntutan dari warga bantaran sungai.
“Pembebasan lahan banyak masalahnya, satu masalahnya banyak yang bersengketa, ke pengadilan. Kita kan negara hukum, ada yang menggugat dan sebagainya,” ucap Riza.
Selain itu anggaran yang dimiliki Pemprov DKI sangat terbatas, sehingga perlu ada dukungan dari pemerintah pusat terkait pendanaan pembebasan lahan tersebut.
“Periode ini (2021) ke depan di tahun 2022 kita bisa selesaikan seluruh, tapi perlu dukungan (pendanaan) pemerintah pusat,” kata Riza.
Diketahui panjang lahan di bantaran Kali Ciliwung yang sudah dibebaskan dan bisa dilakukan normalisasi sepanjang 7,6 kilometer. Sisanya, sepanjang 17 kilometer belum dinormalisasi.
Proyek normalisasi digagas pada 2007 itu sudah dikerjakan sepanjang 16 kilometer. Sebelum mandek pada 2018 karena lambatnya pembebasan lahan oleh Pemprov DKI.
Sumber: Kompas[dot]com
