Wagub DKI: Satu-Dua Bulan ke Depan Kita Putuskan soal Sekolah Tatap Muka
Jakarta – Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan kajian mengenai rencana sekolah tatap muka menyusul kebijakan terbaru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem. Namun Pemprov DKI masih menunggu situasi pandemi virus Corona untuk 2 bulan ke depan.
“Kajian sudah dimulai sejak lama, Pemprov DKI, Dinas Pendidikan, sudah menyiapkan segala sesuatunya. Jadi kesiapan kami di internal sudah siap, namun kita menunggu perkembangan data-data dari penyebaran COVID, apakah dalam 2 bulan ke depan datanya semakin baik atau justru semakin memburuk. Jadi kita lihat itu bergantung sekali kepada situasi kondisi nanti 2 bulan ke depan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Minggu (22/11/2020).
Riza Patria menyebut Pemprov DKI tidak akan serta-merta membuka sekolah tatap muka. Dia menyebut tetap ada sarana dan prasarana protokol kesehatan yang harus dipenuhi dalam menjalankan sekolah tatap muka.
“Ada persyaratan yang dipenuhi, pertama harus kesiapan sarana prasarana pendukung di setiap tempat pendidikan atau sekolah seperti wastafel, hand sanitizer, pengecekan suhu, diatur kapasitasnya tidak melebih 50 persen, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Dia juga menyebut murid harus mendapat izin wali murid untuk mengikuti sekolah tatap muka. Pemprov DKI juga masih melihat perkembangan situasi pandemi selama 2 bulan ke depan untuk menentukan apakah akan menggelar sekolah tatap muka atau tidak.
“Sekali lagi kami Pemprov, Dinas Pendidikan sudah menyiapkan berbagai regulasi dan fasilitas jauh-jauh hari tentang dimungkinkannya kalau nanti mulai tatap muka. Namun, kami belum memutuskan dalam satu dua bulan ke depan, November sampai Januari kita lihat deh, kita lihat data-data penyebaran COVID itu sendiri. Jadi terlalu pagi kalau kami menyampaikan tentang kemungkinan di bulan Januari nanti,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terkait sekolah tatap muka di tengah pandemi. Nadiem kini memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2020/2021.
“Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya,” kata Nadiem Makarim dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/11).
Nadiem menyebut pihaknya sudah mengevaluasi hasil SKB empat menteri sebelumnya. Nadiem melihat situasi hari ini bahwa hanya 13 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan sebesar 87 persen masih belajar dari rumah.
Nadiem menegaskan sekolah pembelajaran jarak jauh atau PJJ punya dampak negatif terhadap siswa ataupun orang tua. Dampak itu termasuk psikososial.
“Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah pemdanya sendiri, pemda atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor Kemenag,” ucap Nadiem.
