Wagub DKI: Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas Vaksin Corona, Pejabat Belakangan
Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu soal kebijakan vaksin virus Corona (COVID-19) dari pemerintah pusat. Jika sudah mendapatkan vaksin, tenaga kesehatan akan mendapat prioritas untuk vaksinasi.
“Tentu ada prioritas, tentu nakes (tenaga kesehatan), dokter, perawat. Pejabat belakangan. Yang utama adalah petugas kesehatan,” ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).
Sampai saat ini, A Riza belum mengetahui soal perkembangan dari ketersediaan dan pengadaan vaksin. Menurutnya, kebijakan itu wewenang pemerintah pusat.
“Vaksin kan dari pemerintah pusat, kami sifatnya menunggu,” ucap A Riza.
Selain itu, dia belum mengetahui berapa banyak vaksin yang akan didistribusikan ke DKI Jakarta. Dia masih menunggu arahan dari Satuan Tugas (Satgas) penanganan COVID-19.
“Nanti kami lihat, kami serahkan sepenuhnya kepada Satgas, Gugus Tugas (Penanggulangan COVID-19) pusat,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan pemerintah sudah mendapatkan kepastian dari perusahaan vaksin China, Sinovac, Sinopharm, dan Cansino. Nantinya pada November hingga Desember akan ada 9,1 juta orang yang dapat divaksinasi.
“Kalau kita lihat karakteristik Sinovac, maka pembeliannya dual use. Jadi 1 orang disuntik vaksin dasar dan 14 hari kemudian booster, maka angka 2 kali 1,5 juta ini bisa digunakan untuk menyuntik 1,5 juta orang, dua kali pengiriman,” kata Yuri dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemenkes RI, Senin (19/10).
Sumber: detik[dot]com
