Wakili Gubernur di Rapat Paripurna Pengesahan Perda P2APBD, Ariza: Bagi Tugas
Jakarta – Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ariza Patria menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan Perda tentang P2APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (8/9). Ada beberapa catatan dan secara umum pembahasan hingga pengesahan perda tersebut berjalan dengan baik.
Disampaikan dalam rapat tersebut, realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, yaitu:
1. Pendapatan Daerah dapat terealisasi Rp. 55,89 triliun atau 97,65 persen dari target Rp. 57,23 triliun.
2. Belanja tidak langsung sebesar Rp 29,01 triliun atau 86,23 persen dari anggaran sebesar Rp. 33,65 triliun, dan
3. Belanja Langsung sebesar Rp. 23,06 triliun atau 91,19 persen dari anggaran sebesar Rp. 25,29 triliun.
4. Pembiayaan daerah, yakni a. Penerimaan pembiayaan Rp. 5,58 triliun, b. Pengeluaran pembiayaan Rp. 4,21 triliun, c. Sisa Lebih Pembiayaan Jumlah Anggaran (SiLPA) Rp. 5,16 triliun.
Terkait hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, DPRD Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi usaha eksekutif dalam melakukan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mendapat opini WTP dari BPK RI untuk yang keempat kali, berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2017.
Selain itu ada catatan-catatan, di antaranya dari Sekretaris Komisi B DPRD DKI Provinsi Jakarta, Pantas Nainggolan mengenai ajang Formula E yang belum bisa terlaksana pada 2020 akibat pandemi Covid-19. “Sebagai catatan khusus. Kami minta catatan ini dimasukkan ke dalam berita acara paripurna, karena ini merupakan paripurna terakhir dalam pelaksanaan APBD 2020,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mohammad Taufik menyatakan, pembahasan hingga pengesahan Perda P2APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 berjalan dengan baik. “Alhamdulillah rapat paripurna dapat diselesaikan dengan baik, dengan berbagai catatan. Catatan dari PDIP itu penting, terima kasih,” ucapnya.
Sementara itu, ketidakhadiran Gubernur Anies disinggung dalam rapat, juga dipertanyakan awak media. “Kenapa Pak Wagub sering mewakili Pak Gubernur dalam rapat paripurna?,” tanya seorang wartawan dalam jumpa pers setelah rapat paripurna tersebut.
Ariza menjelaskan, gubernur pasti menghadiri rapat paripurna jika tidak berhalangan. “Tugas kan bergantian, gubernur dan wagub. Kalau Pak Anies berkesempatan juga berbagi. Kebetulan Pak Gubernur hari ini ada acara lain, tidak bisa diwakili, maka saya yang mewakili. Saya kira itu biasa saja antara gubernur dan wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota, bergantian. Tidak harus bersama-sama hadir,” jelasnya.
Ariza juga mencontohkan DPRD DKI Jakarta, di mana pimpinan bergantian memimpin rapat paripurna. Yang penting, sambungnya, semua berjalan sesuai dengan aturan dan substansi tercapai sesuai harapan masyarakat. (arizapatria.id)
